Pengertian Pegadaian dan koperasi

April 30, 2011

Pegadaian Bank Mega Syariah :

Senin, 30 Juni 2008, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  PT. Bank Syariah Mega Indonesia dibuka oleh Komisaris Utama Mar’ie Muhammad dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali. Rapat  yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 21 Menara Bank Mega Jakarta ini dihadiri oleh  Senior Advisor Chairul Tanjung, Pemegang Saham PT. Mega Corpora dan PT. Para Rekan Investama dan Direksi Bank Mega Syariah serta undangan lainnya.

Dalam RUPST tersebut diputuskan untuk menyetujui antara lain Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan,  Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka penyesuaian dengan Ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

             Dua wajah baru masuk dalam jajaran pengurus BMS, yaitu Dedy Kusdedi sebagai Komisaris dan Gandhi Ganda Putra Ismail sebagai Direktur. Keduanya menggantikan Dudi  Hendrakusuma Syahalani selaku Komisaris, dan Budi Wisakseno selaku Direktur. Deddy Kusdedi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perum Pegadaian, sedang Gandhi Ganda Putra Ismail sebagai Direktur Bisnis Bank BTPN. Pengankatan kedua jajaran pengurus ini akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pengertian Pegadaian adalah pegadaian adalah lembaga yang mendasarkan diri pada hukum gadai. Dalam menjalankan usahanya, pegadaian mempunyai beberapa tujuan yaitu :
a. Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, yang pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan
b. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Sejarah

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega,Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah.

Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”.

Keuntungan pegadaian adalah pihak pegadai tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.
Kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relative lebih lama. Kemudian di samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk di penuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya.
Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut di gunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus di buat dengan serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.sanksinya adalah jaminan yang disimpan akan di lelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah di berikan.
Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika di bandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:
1) waktu byang relative singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini di sebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit
2) persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya
3) pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut di gunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

Dampak sosial ekonomi selama pegadaian tsb berdiri :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.ref Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koprasi teori dan peraktek.
Koperasi berlandaskan hukum
Koperasi berbentuk Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1967 ialah: “Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan.
Kinerja koprasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus.
Secara umum, Variabel kinerja koperasi yang di ukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa (share) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (cooperative effect) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang di sajikan. Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha.
Fungsi dan peran koperasi
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:
• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
• Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.
Prinsip koperasi
Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
• Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
• Kemandirian.
• Pendidikan perkoprasian.
• kerjasama antar koperasi.

Pengertian Koperasi

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.

Pengertian pengertian pokok tentang Koperasi :

Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.
Pengawasan dilakukan oleh anggota.
Mempunyai sifat saling tolong menolong.
Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.
Sebetulnya suatu definisi itu meskipun banyak persamaannya, tetapi orang banyak yang memberi tekanan pada salah satu unsurnya. Hal ini tergantung pada perbedaan segi pandangan palsafah hidup orang yang mengemukakan tentang Koperasi, sebagai pelengkap dari pengertian koperasi menurut UU No. 12/1967 (undang undang pertama mengenai Koperasi Indonesia), diantaranya :

– Dr.C.C. Taylor

Beliau adalah seorang ahli ilmu Sosiologi, dapat diperkirakan tinjauan beliau adalah tinjauan yang menganggap bahwa Koperasi adalah konsep sosiologi. Menurutnya koperasi ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang penting dalam pengertian kerja sama :

Pada dasarnya orang lebih menyukai hubungan dengan orang lain secara langsung. Hubungan paguyuban lebih disukai daripada hubungan yang bersifat pribadi.
Manusia (orang) lebih menyukai hidup bersama yang salig menguntungkan dan damai daripada persaingan.
Sesuai dengan pandangan Taylor tersebut Koperasi dianggap lebih bersifat perkumpulan orang daripada perkumpulan modal, selain dari sudut pandang ETIS/ RELIGIOUS dan sudut pandang EKONOMIS.

Awal Munculnya Koperasi Syariah di Indonesia :

Di Indonesia, koperasi berbasis syariah atau nilai Islam hadir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Adapun anggotanya berasal para pedagang muslim, dengan mayoritas pedagang batik.

Dalam konteks kemitraan dan perdagangan, koperasi tipe kemitraan modern Barat kini mirip dengan kemitraan Islam dahulu. Dan telah di praktekkan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk syirkah Islam dan syirkah Modern, dimana kemitraan dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual (saling menguntungkan) berdasarkan hukum negara.

Koperasi Syariah mulai berkembangan ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal pertama kali di Indonesia adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Dan ternyata BMT ini mampu memberi warna bagi perekonomian masyarakat terutama bagi kalangan akar rumput (grassroot).

Walau demikian, keberlangsungan BMT bukan tanpa kendala . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (pasal 26).

Hal ini merupakan permasalahan bagi BMT pada masa itu, namun demikian untuk mengatasi permasalahan ini maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompet Dhuafa Republika.

Basis kegiatan ekonomi kerakyatan merupakan falsafah dari BMT yakni dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (non-syariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Sehingga pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT sejabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Forum Komunikasi BMT Sejabotabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulanannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan.

Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti INKOPSYAH
(Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, dan KOFESMID (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompet Dhuafa) yang didirikan oleh Dompet Dhuafa. Republika.

Koperasi syariah :

Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan.

mendirikan koperasi syariah harus memiliki modal awal, modal awal ini dikumpulkan dari anggota koperasi. koperasi syariah agar diakui keabsahannya hendaklah disahkan oleh notaris, biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal berkisar 300 ribu rupiah.

Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha,dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta di dapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) :

Koperasi Syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di Indonesia. Kantor KOSINDO bertempat di Komplek Golden Plaza Fatmawati blok A/32 Jl. Raya Fatmawati, Jakarta 12420 Telp : 021- 75 900 118/ 021- 648475.

Adapun visi misi dari Koperasi Syariah Indonesia adalah:

Visi
– Sebagai Lembaga intermediasi yang profesional, menopang pengembangan koperasi syariah
– Menjadi lembaga yang menghimpun dan melahirkan bisnis strategis bagi koperasi syariah

Misi
– Membentuk / membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan sistem serta pembenahan organisasi dan keanggotaan
– Membuka hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah (bank / non bank). Menjadi konsultan pembentukan dan pengembangan bisnis koperasi syariah
– Membuka dan mendampingi lembaga-lembaga usaha atau lembaga lainnya dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Sumber dana koperasi :

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas

1. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut: a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota; b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi; c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

2. Sumber modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut: a. Anggota dan calon anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi, c. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku, d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e. Sumber lain yang sah.

Koperasi Syariah Islam versi KOSINDO

Menurut KOSINDO (Koperasi Syariah Indonesia), koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Maka dari masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Adapun asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal.

Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Demikian pembahasan materi tentang Sejarah dan Visi Misi Koperasi Syariah di Indonesia , semoga pembaca sekalian dapat mengambil pelajaran dari materi ini. Adapun Koperasi ini tentunya bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat, dan tentunya tidak menjadi ladang untuk ‘memonopoli’ orang lain.imageblank image

Tugas Terapan Komputer Perbankan (part. 2)

Maret 31, 2011

1. a) saham ialah Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham.

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut .

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk ‘menjual’ kepentingan dalam bisnis – saham (efek ekuitas) – dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau pasar sekunder (secondary market).

b) Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bungana kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit.

Obligasi adalah hutang / utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Obligasi ketika pertama kali dijual dijual dengan nilai par value.

Alasan para investor membeli obligasi adalah di mana obligasi memiliki pembayaran keuntungan yang tetap pada periode tertentu serta fluktuasi harga obligasi yang mengikuti arus tingkat bunga. Tingkat bunga yang meningkat akan berdampak pada harga obligasi di pasar modal yang akan turun, dan begitu sebaliknya.

2. Apa yang dimaksud dengan pasar modal ?

Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk mengingkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai tehnik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Pada pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi / perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi dapat berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat ini pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta atau yang disingkat BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat BES.

3. Jelaskan fungsi bunga bagi bank dan tuliskan ada berapa jenis bunga dibebankan bank kepada nasabahnya ?

Fungsi Bunga Bagi Bank

Kredit adalah penyediaan sumber daya oleh salah satu pihak kepada pihak lain dimana pihak kedua tidak mengembalikan ke pihak pertama dengan segera (sehingga menghasilkan debt). Sumber daya yang diberikan dapat dalam bentuk finansial (misalnya pemberian pinjaman-loan), atau dapat terdiri dari barang atau jasa (misalnya kredit konsumen-consumer credit). Kredit mencakup setiap bentuk pembayaran ditangguhkan. Kredit diperpanjang oleh kreditur, juga dikenal sebagai pemberi pinjaman, kepada debitur, juga dikenal sebagai peminjam.

Jenis Bunga Yang Dibebankan Bank Kepada Nasabah

Modal merupakan perpindahan dana dari masyarakat, unit bisnis, dan pemerintah ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, bank menjadi kreditur dalam titik perputaran dana. dana yang telah diterima dari masyarakat akan digunakan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini masyarakat yang kekurangan dana mempunyai alternatif untuk meminjam dana dari bank. Begitupun sebelumnya masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan dana ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat yang meminjam dana dibebankan bunga sebagai harga dana yang dipinjam. Jadi, tingkat bunga adalah harga dari pinjaman.

4. Apa yang dimaksud dengan BPR?

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersa­makan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan can keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persya-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5. Tuliskan perbedaan bank umum dan BPR?

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

 

Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

6. Dari mana sajakah keuntungan yang diperoleh bank umum?

Keuntungannya dari :

Perkreditan (Credit), merupakan kegiatan terbesar yang memberikan kontribusi pendapatan paling banyak bagi perbankan.

 

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan penarik bagi nasabahnya berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian penarikan lainnya dapat berupa cendra mata, hadiah, undian, atau balas jasa lainnya, semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, maka akam menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

7. Apa yang dimaksud dengan bank umum?

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum sering disebut bank Komersil. Tugas pokok bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan memberikan jasa melalui mekanisme keuangan kepada masyarakat.

 

Pengertian lain bank umum adalah bank yang mengkhususkan dirinya pada kegiatan tertentu. Misalnya, melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan dalam mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

8. Tulisakan tujuan adanya bank indonesia?

BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

9. Sebutkan tugas-tugas bank indonesia?

Tugas-tugas bank indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Bank Indonesia

Februari 28, 2011

“Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi; serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter, dan serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter pada tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR sesuai dengan amanat Undang-Undang.”

Sejarah

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensitersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilairupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasiperbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pengaturan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

Upaya Restrukturisasi Perbankan

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasiperbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

Dewan Gubernur BI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

[sunting]Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presidendengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

[sunting]Pengambilan Keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

SUMBER : http://www.bi.go.id/web/id/

Sampdoria vs Juventus Tanpa Gol

Januari 24, 2011

Genoa – Juventus hanya membawa pulang satu poin dalam kunjungannya ke markas Sampdoria. Bianconeri ditahan imbang tuan tumah dengan skor 0-0.

Dalam laga di Stadion Luigi Ferraris, Minggu (23/1/2011), Juventus lebih banyak mendominasi permainan. Statistik Soccernet mencatat mereka melepaskan 13 tembakan, namun hanya tiga yang mengarah ke gawang. Sementara Sampdoria hanya melepaskan lima tembakan dengan tak ada satu pun yang mengarah ke gawang.

Meski sejumlah peluang tercipta, kedua tim gagal mencetak gol dalam laga ini. Buruknya penyelesaian akhir membuat laga berakhir dengan skor 0-0.

Hasil imbang ini membuat ‘Nyonya Tua’ masih tertahan di peringkat keenam klasemen sementara Seri A dengan koleksi 35 poin dari 21 laga. Sementara Sampdoria di peringkat kesepuluh dengan 27 poin.

Jalannya pertandingan

Juventus lebih dulu mendapatkan peluang, tepatnya di menit kesembilan. Percobaan yang dilakukan oleh Simone Pepe dari luar kotak penalti masih melambung.

Tembakan Alberto Aquilani di menit ke-17 juga belum menemui sasaran. Sementara sundulan leonardo Bonucci dari jarak dekat masih bisa diamankan oleh Gianluca Curci.

Hingga turun minum, tak ada peluang yang didapat kedua tim. Skor masih kacamata.

Di babak kedua, tim tuan rumah langsung menggebrak. Dua peluang yang hadir lewat kaki Pietro Accardi dan Giampaolo Pazzini masih belum membuahkan hasil.

Bianconeri balas mengancam melalui Pepe. Namun sepakan pemain timnas Italia ini dari luar kotak penalti lagi-lagi masih bisa diamankan oleh Curci.

Amauri mendapatkan peluang di menit ke-71. Sundulannya masih melambung di atas mistar.

Di menit-menit akhir laga, Juve kembali punya kans untuk mencetak gol. Namun tembakan Jorge Martinez masih melenceng sementara sepakan Alessandro Del Piero bisa diantisipasi kiper lawan.

Laga berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Susunan pemain:
Sampdoria: Curci, Lucchini (Accardi 11′), Volta, Ziegler, Zauri, Poli, Palombo, Guberti, Mannini, Macheda, Pazzini (Pozzi 60′)

Juventus: Buffon, Chiellini, Bonucci, Traore (Grosso 3′), Motta, Aquilani (Martinez 84′), Sissoko, Marchisio, Krasic (Del Piero 56′), Amauri, Pepe

Atlet Era 80-an Angkat Bicara Soal LPI Vs PSSI

Januari 24, 2011

Mantan atlet sepakbola nasional Ricky Yacobi menyayangkan ribut-ribut yang terjadi dalam persepakbolaan Indonesia setelah muncul Liga Primer Indonesia. Menurut pemilik sebuah sekolah sepak bola ini, seharusnya keberadaan LPI dalam dunia persebakbolaan Indonesia bisa disambut baik oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Alangkah baiknya jika memang kekurangan PSSI bisa diisi dan diperbaiki LPI, seharusnya bisa seperti itu,” katanya saat ditemui di sela-sela acara konferensi pers Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) di Restoran Lagunas, Selasa (4/1).

Ricky lebih melihat bahwa yang perlu dibenahi dalam sepakbola adalah pembinaan terhadap bibit-bibit muda yang sampai saat ini masih belum juga diperhatikan. Salah satu pemain yang ikut membawa pulang medali emas SEA Games 1987 menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk bisa membuat perubahan dari dalam. “Jadi seharusnya LPI merupakan bagian dari PSSI, bukan di luar PSSI,” katanya.

Di dalam pandangannya, jika kemudian ada itikad baik dari pihak penyelenggara LPI untuk mendapatkan restu dari PSSI, sudah seharusnya PSSI bisa membuka diri. “Karena memang sudah seharusnya seperti itu,” katanya.

Ricky menyatakan bahwa yang terpenting adalah seharusnya seluruh pihak yang ingin memajukan sepak bola bisa memiliki pikiran yang jernih dan hati yang dingin sehingga tidak perlu menciptakan keributan.

Selain Ricky, mantan atlet-atlet nasional era tahun 1980-an yang tergabung dalam IANI juga tak ketinggalan angkat bicara terkait masalah munculnya Liga Primer Indonesia yang rencananya akan secara resmi dimulai pada 8 Januari nanti. Atlet-atlet ini justru menyuarakan dukungannya terhadap PSSI. Icuk Sugiarto, juara dunia bulutangkis tahun 1983, menyatakan bahwa sudah seharusnya Kementerian Pemuda dan Olahraga mengambil tindakan tegas.

Hal senada juga diungkakan mantan petenis putra peraih medali emas Asian Games 1982 Wailan Walalangi. Menurutnya, adanya penyelenggaraan LPI ini bisa memicu adanya tendensi perpecahan yang sama di cabang olahraga lainnya. Wailan menilai bahwa seluruh kejuaraan atau turnamen harus mendapatkan restu dari induk organisasi.

Massa Demo Kongres PSSI Minta Nurdin Mundur

Januari 24, 2011

Tabanan – Sejumlah massa berunjuk di depan lokasi Kongres PSSI di Pan Pasific, Bali Nirwana Resort, Tabanan, Sabtu (22/1) pagi. Mereka menuntut Nurdin Halid mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Hengki Bambang Widodo, mantan manajer Persikapro Probolinggo, menyatakan bahwa PSSI sudah diintervensi dan berlindung di ketiak Partai Golkar. “Sepak bola sudah dibawa ke ranah politik,” kata Hengki. Menurut dia, adanya intervensi partai politik ini mengharuskan PSSI melakukan revolusi. “Nurdin harus mundur karena kami tidak rela sepakbola dibawa ke ranah politik,” ujar Hengki berteriak.

Massa membawa sejumlah spanduk yang meminta revolusi di tubuh PSSI. Beberapa spanduk itu berbunyi: “Revolusi di Tubuh PSSI Sekarang Juga!”; “Peraturan yang Sehat yang Kami Mau”; “Nurdin Tidak Mundur, PSSI akan Hancur” dan “PSSI Yes, Nurdin No”. Hengki mengatakan massa yang hadir berasal dari berbagai daerah seperti Bali, Ambon dan Surabaya.

Saleh Mukadar, Manajer Persebaya, menilai sudah seharusnya sepakbola dibersihkan dari tangan partai politik dan politikus. “Kami ingin yang mengurus sepakbola benar-benar orang yang mencintai sepakbola,” kata Saleh. Dia menegaskan, aksi unjuk rasa ini tidak ditunggangi kepentingan politik. Aksi unjuk rasa tersebut, Saleh menegaskan, sebagai dorongan untuk memperbaiki sepakbola nasional. “Marilah kita berubah untuk sepakbola yang lebih baik.”

Massa tersebut tidak diperkenankan masuk ke area hotel. Mereka hanya berorasi di depan pos satuan pengamanan Bali Nirwana Resort dengan dijaga ketat aparat polisi.

Kepala Polres Tabanan Ajun Komisaris Made Sudana meminta massa tetap menjaga ketertiban selama melakukan aksi unjuk rasa. Dia juga menjanjikan, perwakilan PSSI akan menemui pengunjuk rasa.

Jepang Vs Korsel Harusnya di Final

Januari 24, 2011

DOHA-Kapten Jepang, Makoto Hasebe, menyayangkan timnya harus bertemu Korea Selatan di babak semifinal Piala Asia 2011. Menurut Hasebe, pertemuan kedua tim idealnya adalah di partai puncak.

“Skenario” awal, kedua tim bisa bertemu di final jika kedua-duanya lolos sebagai juara grup masing-masing. Sayangnya, Korsel gagal memenuhi target tersebut. Park Ji Sung dan kawan-kawan hanya finis sebagai runner-up di Grup C, di bawah Australia.

Korsel kemudian menyingkirkan Iran di babak perempat final, sedangkan Jepang membekuk tuan rumah Qatar. Pertemuan kedua tim pun tak terhindarkan di babak empat besar. “Kami berharap untuk bertemu Korea Selatan di final. Kami telah melihat mereka sebagai lawan yang pada akhirnya harus kami hadapi di babak knock-out,” tandas Hasebe.

“Aku pikir Korea Selatan bermain lebih baik dari Iran (di perempat final). Aku bisa merasakan kekuatan mental pemain mereka. Kami ingin mempersiapkan diri kami sehingga kami tidak akan kalah mental,” sambungnya.

Sementara itu, Pelatih Jepang, Alberto Zaccheroni, menambahkan, “Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami, tapi ini juga akan menjadi pertandingan sulit bagi mereka. Korea Selatan adalah tim dengan potensi bagus. Mereka memiliki pemain berkualitas dan pengambilan posisi para pemain mereka di lapangan sangat bagus,” seru Zaccheroni.

Di bawah komando Zaccheroni, Jepang sudah pernah bertemu Korsel dalam laga persahabatan, Oktober silam. Ketika itu laga berakhir imbang 0-0.

Kewell Ingin Buat Bangga Australia

Januari 24, 2011
DOHA – Publik Australia patut memberikan apresiasi kepada Harry Kewell yang sukses mengantarkan Socceroos menerobos semifinal Piala Asia 2011, berkat gol semata wayangnya saat berhadapan dengan Irak di babak perempatfinal.Prestasi tim Negeri Kanguru di gelaran tertinggi Benua Kuning ini, memang selangkah lebih maju dibandingkan turnamen Piala Asia 2007 lalu. 

Empat tahun silam, Australia harus menghetikan lajunya di putaran perempat final. Tapi sekarang, Australia yang ditangani Holger Osieck kian dekat menuju mahkota Piala Asia Lompatan besar Australia ini pun semakin cemerlang melihat status mereka yang baru bergabung dengan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) pada 2006.

Berkaca dari kenyataan manis ini, Kewell pun menyebut gol yang dicetaknya memberikan arti penting bagi masyarakat Australia secara universal. “Sangat penting menciptakan gol. Sebab segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam skenario adu penalti,” ucap Kewell di situs resmi Piala Asia, Senin (24/1/2011)

“Saya bahagia bisa membuat gol itu untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan sempurna. Gol itu memberi bantuan besar di tengah pertandingan ketat. Tapi tidak ada yang mudah di level Asia. Namun dalam laga itu kami telah membuktikannya. Saya percaya, jika terus bekerja keras kami bisa membuat semua orang bangga,” tutur Kewell yang kini merumput untuk Galatasaray.

“Itu salah satu hal yang harus Anda kerjakan dengan kerja keras. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Anda harus tetap bekerja keras. Terkadang, Anda menelan kekalahan. Namun Anda harus segera bangkit dan langsung bergerak maju,” pungkas Kewell yang pernah merumput untuk Liverpool dan Leeds United ini.

Komitmen Pengembangan SDM di Yogyakarta

Januari 24, 2011

Jakarta – Menapak tahun ke-14, sejak 1996, Smile Group Yogyakarta semakin berada di depan dalam Pelatihan Teknologi Informasi (TI) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Yogyakarta. Pelatihan TI dan Pengembangan SDM dikhususkan bagi pegawai, karyawan, serta pejabat pengambil keputusan pada lembaga atau instansi pemeintah, BUMN/BUMD maupun swasta.

Materi pelatihan meliputi Komputer Akuntansi dan Keuangan Bendahara, Administrasi Perkantoran, Desain Grafis, Desain Multimedia, CD Interaktif, Desain Web, Pemrograman Web, Komputer Teknik Rancang Bangun (Arsitektur dan Sipil), Sistem Informasi Geografis, Teknisi Komputer dan Teknik Jaringan Komputer,serta beberapa materi pengembangan SDM, antara lain Kehumasan dan Komunikasi Efektif, Jurnalisme Cetak dan Online, Manajemen Aset, dsb. Program pelatihan lengkap dapat diakses di http://www.smilejogja. com.

Menurut Pejabat Kepala Humas Smile Group, Sullamul Huda, pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah peserta pelatihan yang datang dari luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Papua, NTT dan NTB. Disamping tetap banyak peserta dari pulau Jawa sendiri. Ini menunjukkan kepercayaan yang semakin tinggi pada institusi dan sistem pelatihan yang diselenggarakan oleh Smile Group Yogyakarta.

Ditjen Pajak Belum Tagih Piutang Rp 51,95 Triliun

Januari 24, 2011

RMOL.Sampai dengan November 2010 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah mencairkan piutang pajak sebesar Rp 18,55 triliun. Tapi jumlah itu tidak cukup berarti, karena masih ada Rp 51,95 triliun lagi yang belum berhasil ditagih.

Meski begitu Ditjen Pajak meng­aku girang, karena pen­cairan piutang pajak tersebut mele­bihi dari target yang dite­tapkan sebelumnya. “Rencana piutang pajak yang dicairkan pa­da 2010 itu Rp 16,4 triliun. Tapi pa­da pelaksanaannya, sampai No­vember 2010 kita berhasil men­cairkan hingga 18,55 trliun,” kata Direktur Penyuluhan Pela­yanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, M. Iqbal Alamsjah kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, saldo awal tung­ga­kan pajak adalah Rp 49,99 triliun. Ke­mudian terjadi penambahan pa­da 2010 menjadi Rp 69,45 triliun. Selanjutnya mengalami pe­nurunan menjadi Rp Rp 67,49 tri­liun.  “Sehingga saldo akhir tung­gakan per November 2010 adalah Rp 51,95 triliun,” terangnya.

Saat ditanya siapa perusahaan mana saja yang memiliki tung­ga­kan pajak dari jumlah tersebut, Iqbal ogah mem­bocorkannya. Alasannya, perlu mencari datanya terlebih dahulu kepada semua Kantor Pelayanan Pajak-red.

“Setiap KPP itu pasti me­nen­tukan 10 atau 100 perusahaan yang piutang pajaknya terbesar. Kita harus mengumpulkan se­muanya, kemudian dapat dipas­tikan berapa jumlah perusahan yang memiliki piutang pajak. Apa­lagi sekarang setiap Ditjen sedang mengadakan rapat untuk melaporkan pencapaian kinerja,” paparnya.

Meski begitu Iqbal membe­nar­kan adanya enam perusahaan yang kini sedang diproses secara hukum oleh lembaganya. Ke­enam perusahaan itu adalah PHS, AA, WNI, AK, II, RSEM.

“Karena adanya temuan-te­muan tersebut, pada 18 Juni 2010 DPR meminta BPK untuk me­meriksa proses pemeriksaan, dan penyidikan Direktorat Pajak terhadap enam wajib pajak itu,” ungkapnya.

Dikatakan, lembaganya sudah mengadakan rapat dengan Ke­men­terian Keuangan terkait ma­salah piutang pajak itu, dan saat ini Ditjen Pajak masih meng­kajinya, termasuk hasil peme­riksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Sedang dibenahi dulu, mana yang temuan, mana yang multita­fsir. Setelah dipelajari, dan ana­lisa, baru kita bisa memberikan jawa­ban. Karena kan kita harus memastikan validitasnya, keab­sa­han folmulir, kita harus men­junjung tinggi prinsip kehati-hatian,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Ma­sya­rakat dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengatakan, pe­me­rik­saan terhadap keenam peru­sahaan wajib pajak itu dilakukan atas permintaan dari DPR.

“Pemeriksaan kinerja atas ke-6 wajib pajak itu berdasarkan permintaan DPR. Tentunya pemeriksaan itu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Bahtiar mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap ke-6 pe­rusahaan tersebut sudah dise­rahkan kepada DPR, panja perpajakan, dan Ditjen Pajak.

Di dalam laporan yang diserah­kan kepada DPR tersebut juga su­dah disertakan tanggapan dari Ditjen Pajak, terkait hasil pe­meriksaan tersebut. “Laporan sudah diserahkan ke DPR pada tanggal 8 Desember,” ungkap­nya.
Walaupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk dalam kategori lembaga yang diberi opini tidak memberikan pendapat (TMP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi tidak terdapat indikasi korupsi atau kerugian negara.

Hal ini merupakan klarifikasi dari pemberitaan Rakyat Merdeka pada 20 Desember 2010  di halaman 11 tentang “Belanja Obat Kemenkes masih Jadi Tanda Tanya “Menteri Endang Harus Menegur Bawahannya  dan “Setelah Terima Audit BPK, DPR Panggil Menkes” yang disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes Tritarayati kepada melalui suratnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Dalam suratnya Tritarayati menjelaskan, hasil audit BPK terhadap Kementerian/Lembaga telah disampaikan BPK tanggal 28 Juni 2010 di Kantor Kemenko Kesra, Jakarta yang juga dihadiri para wartawan yang biasa meliput kegiatan Kemenko Kesra.

Hasil audit BPK dilakukan terhadap 14 Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Kesra dengan hasil  ada kementerian/lembaga yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dan ada pula yang mendapat opini  tidak memberikan pendapat (TMP).

Dikatakan, diantara Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini TMP adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian, atas temuan BPK tersebut Kemenkes telah menindaklanjuti hasil temuan.

“Selain itu, Kemenkes juga telah menyampaikan penjelasan kepada media pada tanggal 30 Juni 2010 bahwa meskipun BPK memberikan opini TMP tetapi tidak ada indikasi korupsi atau kerugian negara. BPK mempermasalahkan terjadinya perbedaan pelaporan berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN),” paparnya.

Mengenai dana hibah yang pengelolaannya tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBN, kata Tritarayati, lembaganya telah menindaklanjutinya  dengan mengirimkan surat ke Kemenkeu No. KU.02.03.3.375/10 tanggal 19 Mei 2010. Menindaklanjuti surat Kemenkes, Kemenkes melalui  surat Nomor. S.4103/MK.5/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah memberikan persetujuan atas rekening hibah Kemenkes. Dengan persetujuan tersebut pengelolaan dana hibah di Kemenkes sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

“Selanjutnya Kemenkes telah mengelola rekening-rekening tersebut sesuai mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntasi Hibah,” tuturnya.

“Semestinya Sanggup Bertindak Tegas”

Uchok Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Khadafi menye­salkan, ketidakmaksimalan Ditjen Pajak dalam menangih pi­utang pajak. Padahal Un­dang-Undang Perpajakan mem­berikan wewenang  untuk melakukan apa saja terhadap wajib pajak yang membandel.

“Mereka semestinya sang­gup bertindak tegas terhadap pe­rusahaan-perusahaan yang tidak patuh membayar pajak kepada negara,” katanya, kemarin.

Dijelaskan, berdasarkan data yang Fitra miliki, sedikitnya ada 100 perusahaan yang sam­pai saat ini masih menunggak pajak, dengan total tunggakan mencapai Rp 17 triliun. Dari jumlah tersebut tidak banyak tindakan tegas yang dilakukan Ditjen Pajak.

“Kebanyakan mereka cuma berani kirim surat paksa, atau paling tegas blokir rekening, dan penyitaan. Para pejabatnya sendiri nggak ditindak,” ujarnya.

Pria tambun ini menduga,  penye­bab utama Ditjen Pajak tidak berani mengambil tinda­kan terhadap para penunggak pajak adalah karena biasanya pe­miliknya bekas pejabat negara.

“Pemilik atau Komisaris pe­rusahaan penungak pajak adalah para politisi dari partai politik, sehingga Ditjen Pajak hanya sekedar memberikan surat paksa kepada perusahaan penungak pajak tersebut,” ungkapnya lagi.

Uchok berharap, Komisi XI DPR mau mendorong BPK untuk meningkatkan kiner­ja­nya. Sebab sumber penye­li­di­kan kasus pajak yang dila­ku­kan lembaga penegak hukum ber­asal dari hasil audit BPK. “Kalau BPK bisa mening­katkan kinerjanya dalam me­meriksa Ditjen Pajak, pasti me­reka tidak akan berani macam-macam lagi,” tukasnya.

“Gagal Capai Target Yang Direncanakan”

Melchias Marcus Mekeng, Ketua Panja Pajak DPR

Ketua Panja Pajak DPR, Melchias Marcus Mekeng me­nga­takan, sewaktu masalah pi­utang pajak masih ditangani Ko­misi XI DPR, perusahaan yang menunggak pajak ada sekitar 100 pe­rusahaan, dengan jumlah pi­utang Rp 40-50 triliun. Inilah buk­ti kalau kinerja Dirjen Pajak biasa-biasa saja.

“Target Dirjen Pajak pada 2010 itu kan sekitar Rp 800 triliun. Jadi ka­lau jumlahnya tidak bisa men­capai angka itu, artinya gagal men­capai target yang telah diren­canakan,” katanya, kemarin.

Setelah hasil audit BPK yang diserahkan kepada panja pajak, Anggota Komisi XI DPR ini menerangkan, selanjutnya akan me­minta kepada BPK untuk mela­kukan penyelidikan modus yang dilakukan penunggak pajak. Bila terdapat masalah yang di­anggap sangat serius, bukan tidak mungkin panja akan mereko­men­dasikan dibentuk pansus ataupun mengajukan hak angket guna menyelesaikan masalah tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Kamaruddin Sjam mengatakan, banyaknya perusahaan yang me­miliki piutang pajak adalah karena adanya perbedaan perhi­tungan dengan Ditjen Pajak mengenai kewajiban pajak yang harus mereka setorkan.

Dijelaskannya, untuk menen­tukan besarnya pajak yang harus dise­torkan, setiap perusahaan menggunakan prinsip sales assement, yang artinya setiap perusahan melakukan perhitu­ngan sendiri terhadap seluruh biaya pokok mereka, baru kemu­dian dilaporkan dan diperiksa Ditjen Pajak. Akibatnya, karap ada perbedaan perhitungan peru­sahaan dengan Ditjen Pajak.

“Jadi Ditjen Pajak akan memeriksa SSP (Surat Setoran Pajak-red) dari perusahaan-peru­sahaan itu. Kalau ditemukan sesuatu yang mereka anggap mencurigakan, Ditjen Pajak akan melakukan cross check terhadap perusahaan tersebut,” tegasnya. [RM]