Ditjen Pajak Belum Tagih Piutang Rp 51,95 Triliun

RMOL.Sampai dengan November 2010 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah mencairkan piutang pajak sebesar Rp 18,55 triliun. Tapi jumlah itu tidak cukup berarti, karena masih ada Rp 51,95 triliun lagi yang belum berhasil ditagih.

Meski begitu Ditjen Pajak meng­aku girang, karena pen­cairan piutang pajak tersebut mele­bihi dari target yang dite­tapkan sebelumnya. “Rencana piutang pajak yang dicairkan pa­da 2010 itu Rp 16,4 triliun. Tapi pa­da pelaksanaannya, sampai No­vember 2010 kita berhasil men­cairkan hingga 18,55 trliun,” kata Direktur Penyuluhan Pela­yanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, M. Iqbal Alamsjah kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, saldo awal tung­ga­kan pajak adalah Rp 49,99 triliun. Ke­mudian terjadi penambahan pa­da 2010 menjadi Rp 69,45 triliun. Selanjutnya mengalami pe­nurunan menjadi Rp Rp 67,49 tri­liun.  “Sehingga saldo akhir tung­gakan per November 2010 adalah Rp 51,95 triliun,” terangnya.

Saat ditanya siapa perusahaan mana saja yang memiliki tung­ga­kan pajak dari jumlah tersebut, Iqbal ogah mem­bocorkannya. Alasannya, perlu mencari datanya terlebih dahulu kepada semua Kantor Pelayanan Pajak-red.

“Setiap KPP itu pasti me­nen­tukan 10 atau 100 perusahaan yang piutang pajaknya terbesar. Kita harus mengumpulkan se­muanya, kemudian dapat dipas­tikan berapa jumlah perusahan yang memiliki piutang pajak. Apa­lagi sekarang setiap Ditjen sedang mengadakan rapat untuk melaporkan pencapaian kinerja,” paparnya.

Meski begitu Iqbal membe­nar­kan adanya enam perusahaan yang kini sedang diproses secara hukum oleh lembaganya. Ke­enam perusahaan itu adalah PHS, AA, WNI, AK, II, RSEM.

“Karena adanya temuan-te­muan tersebut, pada 18 Juni 2010 DPR meminta BPK untuk me­meriksa proses pemeriksaan, dan penyidikan Direktorat Pajak terhadap enam wajib pajak itu,” ungkapnya.

Dikatakan, lembaganya sudah mengadakan rapat dengan Ke­men­terian Keuangan terkait ma­salah piutang pajak itu, dan saat ini Ditjen Pajak masih meng­kajinya, termasuk hasil peme­riksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Sedang dibenahi dulu, mana yang temuan, mana yang multita­fsir. Setelah dipelajari, dan ana­lisa, baru kita bisa memberikan jawa­ban. Karena kan kita harus memastikan validitasnya, keab­sa­han folmulir, kita harus men­junjung tinggi prinsip kehati-hatian,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Ma­sya­rakat dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif mengatakan, pe­me­rik­saan terhadap keenam peru­sahaan wajib pajak itu dilakukan atas permintaan dari DPR.

“Pemeriksaan kinerja atas ke-6 wajib pajak itu berdasarkan permintaan DPR. Tentunya pemeriksaan itu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Bahtiar mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap ke-6 pe­rusahaan tersebut sudah dise­rahkan kepada DPR, panja perpajakan, dan Ditjen Pajak.

Di dalam laporan yang diserah­kan kepada DPR tersebut juga su­dah disertakan tanggapan dari Ditjen Pajak, terkait hasil pe­meriksaan tersebut. “Laporan sudah diserahkan ke DPR pada tanggal 8 Desember,” ungkap­nya.
Walaupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk dalam kategori lembaga yang diberi opini tidak memberikan pendapat (TMP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi tidak terdapat indikasi korupsi atau kerugian negara.

Hal ini merupakan klarifikasi dari pemberitaan Rakyat Merdeka pada 20 Desember 2010  di halaman 11 tentang “Belanja Obat Kemenkes masih Jadi Tanda Tanya “Menteri Endang Harus Menegur Bawahannya  dan “Setelah Terima Audit BPK, DPR Panggil Menkes” yang disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes Tritarayati kepada melalui suratnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Dalam suratnya Tritarayati menjelaskan, hasil audit BPK terhadap Kementerian/Lembaga telah disampaikan BPK tanggal 28 Juni 2010 di Kantor Kemenko Kesra, Jakarta yang juga dihadiri para wartawan yang biasa meliput kegiatan Kemenko Kesra.

Hasil audit BPK dilakukan terhadap 14 Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Kesra dengan hasil  ada kementerian/lembaga yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dan ada pula yang mendapat opini  tidak memberikan pendapat (TMP).

Dikatakan, diantara Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini TMP adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian, atas temuan BPK tersebut Kemenkes telah menindaklanjuti hasil temuan.

“Selain itu, Kemenkes juga telah menyampaikan penjelasan kepada media pada tanggal 30 Juni 2010 bahwa meskipun BPK memberikan opini TMP tetapi tidak ada indikasi korupsi atau kerugian negara. BPK mempermasalahkan terjadinya perbedaan pelaporan berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN),” paparnya.

Mengenai dana hibah yang pengelolaannya tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBN, kata Tritarayati, lembaganya telah menindaklanjutinya  dengan mengirimkan surat ke Kemenkeu No. KU.02.03.3.375/10 tanggal 19 Mei 2010. Menindaklanjuti surat Kemenkes, Kemenkes melalui  surat Nomor. S.4103/MK.5/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah memberikan persetujuan atas rekening hibah Kemenkes. Dengan persetujuan tersebut pengelolaan dana hibah di Kemenkes sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

“Selanjutnya Kemenkes telah mengelola rekening-rekening tersebut sesuai mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntasi Hibah,” tuturnya.

“Semestinya Sanggup Bertindak Tegas”

Uchok Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Khadafi menye­salkan, ketidakmaksimalan Ditjen Pajak dalam menangih pi­utang pajak. Padahal Un­dang-Undang Perpajakan mem­berikan wewenang  untuk melakukan apa saja terhadap wajib pajak yang membandel.

“Mereka semestinya sang­gup bertindak tegas terhadap pe­rusahaan-perusahaan yang tidak patuh membayar pajak kepada negara,” katanya, kemarin.

Dijelaskan, berdasarkan data yang Fitra miliki, sedikitnya ada 100 perusahaan yang sam­pai saat ini masih menunggak pajak, dengan total tunggakan mencapai Rp 17 triliun. Dari jumlah tersebut tidak banyak tindakan tegas yang dilakukan Ditjen Pajak.

“Kebanyakan mereka cuma berani kirim surat paksa, atau paling tegas blokir rekening, dan penyitaan. Para pejabatnya sendiri nggak ditindak,” ujarnya.

Pria tambun ini menduga,  penye­bab utama Ditjen Pajak tidak berani mengambil tinda­kan terhadap para penunggak pajak adalah karena biasanya pe­miliknya bekas pejabat negara.

“Pemilik atau Komisaris pe­rusahaan penungak pajak adalah para politisi dari partai politik, sehingga Ditjen Pajak hanya sekedar memberikan surat paksa kepada perusahaan penungak pajak tersebut,” ungkapnya lagi.

Uchok berharap, Komisi XI DPR mau mendorong BPK untuk meningkatkan kiner­ja­nya. Sebab sumber penye­li­di­kan kasus pajak yang dila­ku­kan lembaga penegak hukum ber­asal dari hasil audit BPK. “Kalau BPK bisa mening­katkan kinerjanya dalam me­meriksa Ditjen Pajak, pasti me­reka tidak akan berani macam-macam lagi,” tukasnya.

“Gagal Capai Target Yang Direncanakan”

Melchias Marcus Mekeng, Ketua Panja Pajak DPR

Ketua Panja Pajak DPR, Melchias Marcus Mekeng me­nga­takan, sewaktu masalah pi­utang pajak masih ditangani Ko­misi XI DPR, perusahaan yang menunggak pajak ada sekitar 100 pe­rusahaan, dengan jumlah pi­utang Rp 40-50 triliun. Inilah buk­ti kalau kinerja Dirjen Pajak biasa-biasa saja.

“Target Dirjen Pajak pada 2010 itu kan sekitar Rp 800 triliun. Jadi ka­lau jumlahnya tidak bisa men­capai angka itu, artinya gagal men­capai target yang telah diren­canakan,” katanya, kemarin.

Setelah hasil audit BPK yang diserahkan kepada panja pajak, Anggota Komisi XI DPR ini menerangkan, selanjutnya akan me­minta kepada BPK untuk mela­kukan penyelidikan modus yang dilakukan penunggak pajak. Bila terdapat masalah yang di­anggap sangat serius, bukan tidak mungkin panja akan mereko­men­dasikan dibentuk pansus ataupun mengajukan hak angket guna menyelesaikan masalah tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Kamaruddin Sjam mengatakan, banyaknya perusahaan yang me­miliki piutang pajak adalah karena adanya perbedaan perhi­tungan dengan Ditjen Pajak mengenai kewajiban pajak yang harus mereka setorkan.

Dijelaskannya, untuk menen­tukan besarnya pajak yang harus dise­torkan, setiap perusahaan menggunakan prinsip sales assement, yang artinya setiap perusahan melakukan perhitu­ngan sendiri terhadap seluruh biaya pokok mereka, baru kemu­dian dilaporkan dan diperiksa Ditjen Pajak. Akibatnya, karap ada perbedaan perhitungan peru­sahaan dengan Ditjen Pajak.

“Jadi Ditjen Pajak akan memeriksa SSP (Surat Setoran Pajak-red) dari perusahaan-peru­sahaan itu. Kalau ditemukan sesuatu yang mereka anggap mencurigakan, Ditjen Pajak akan melakukan cross check terhadap perusahaan tersebut,” tegasnya. [RM]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: